Kotak pandora freeport

Setelah diguncang demonstrasi buruh besar-besaran, Freeport menyatakan siap melakukan renegosiasi kontrak karyanya (KK) dengan pemerintah Indonesia.  Meskipun KK II Freeport akan berakhir pada 2021, kesempatan ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki relasi Freeport, pemerintah, dan rakyat Papua.

Freeport menjadi barometer politik dan ekonomi di Papua dan selalu diperhatikan masyarakat internasional. Setiap guncangan yang terjadi di Freeport akan menimbulkan dampak pada kehidupan politik dan ekonomi Papua dan Indonesia, bahkan internasional. Induk perusahaan Freeport adalah Freeport McMoran Cooper and Gold Inc di Amerika. Freeport merupakan perusahaan pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia yang beroperasi di Peru, Cile, Kongo, dan Amerika.

Di Papua, Freeport ibarat memendam kotak Pandora. Ada tiga isi terpenting dari kotak Pandora itu, yaitu dimensi politik Freeport, masalah divestasi saham, dan hak atas tanah ulayat. Karena itu, jika hendak menegosiasikan ulang KK tahap III Freeport, pemerintah harus membicarakan permasalahan politik, hak ulayat, dan pemilikan saham Freeport. Sebab, ketiganya saling terkait.

Dimensi politik Freeport
Perlu diingat bahwa, di mata para politikus Papua, Freeport dipandang sebagai simbol kedaulatan Indonesia di Papua. Karena itu, Freeport menjadi sasaran antara untuk mempersoalkan keabsahan Indonesia di Papua. Pandangan itu tidak keliru, karena sikap pemerintah pusat selalu menunjukkan hal itu. Buktinya adalah, gejolak apa pun yang terjadi di Freeport, respons pemerintah sangat cepat dan selalu menempatkan pejabat tinggi negara, sederajat menteri, untuk menyikapinya.

Kontrak Karya I Freeport dengan Indonesia dibuat pada 7 April 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA. KK I itu secara politik mengandung masalah politik serius karena pada 1967 itu Papua belum sepenuhnya berada dalam yurisdiksi Indonesia. Sebab, salah satu poin New York Agreement 1962, yaitu tentang plebisit rakyat Papua, belum dilaksanakan. Plebisit baru terjadi pada Agustus 1969. Baru pada 1969 itulah ada UU No. 12/1969 tentang Provinsi Otonom Irian Barat. Ditilik dari sisi itu, dimensi politik dari setiap masalah yang muncul di Freeport sangat kental.

Dalam persoalan mogok 8.000 buruh Freeport yang terjadi sejak 15 September ini tampak sekali dimensi politik itu. Terutama dari disiapkannya aparat keamanan yang cukup besar. Saat ini ada Satgas Brimob di Freeport sebanyak 635 anggota, serta 100 anggota dari Mabes Polri dan 114 anggota dari Kepolisian Daerah Papua.

Melihat sikap-sikap pejabat pemerintah itu, terlihat bahwa Freeport memiliki posisi politik dan ekonomi strategis di dalam Indonesia. Karena itu, di mata orang-orang asli Papua, gejolak di dalam Freeport juga memiliki nilai strategis untuk mendesakkan agenda-agenda yang mereka pandang penting. Tokoh-tokoh Papua meyakini, hanya di saat gejolak dalam Freeport-lah kepentingan mereka bisa direspons oleh pemerintah. Jika tidak ada gejolak di Freeport, pemerintah biasanya acuh tak acuh terhadap berbagai tuntutan dari Papua. Jadi, Freeport selalu menjadi pertaruhan dalam mengelola sosial-politik dan ekonomi Papua.

Singkatnya, Freeport bisa kapan saja menjadi panggung pertarungan politik antara pemerintah dan tokoh-tokoh Papua yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan Freeport. Freeport juga selalu menjadi titik sorot internasional karena kepentingan ekonomi dan politik Amerika sebagai pemilik juga begitu besar di sana. Jadi, setiap langkah keberhasilan menyelesaikan masalah Freeport menjadi langkah menyelesaikan masalah Papua, apa pun dimensinya.

Divestasi saham dan hak ulayat
Sekarang ini ada wacana untuk menuntut pembelian saham Freeport oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Mimika masuk dalam area tambang Freeport. PT Freeport, yang telah beroperasi sejak 1967, sampai sekarang dinilai oleh pemda Mimika belum memberi pengaruh signifikan untuk menyejahterakan orang asli Papua di wilayah itu. Sampai saat ini Mimika masih menjadi daerah tertinggal di urutan ke-183 di Indonesia, padahal jika dilihat dari pendapatan per kapitanya berada pada urutan ke-12 se-Indonesia. Sesuatu yang ironis.

Untuk mengakhiri ironi itu, pemerintah Mimika menuntut, dari setiap nilai penjualan konsentrat, Mimika harus mendapatkan retribusi 1 persen. Sedangkan dari transaksi kegiatan pertambangan, baik barang maupun jasa, Freeport harus membayar 1,5 persen. Lebih jauh, pemerintah Mimika menuntut agar Freeport melepas sahamnya sebesar 12,8 persen kepada pemda Mimika. Bahkan, dalam pembahasan perubahan kontrak karya yang akan terjadi, pemda Mimika meminta diikutsertakan.

Gerakan untuk membeli saham Freeport itu sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu. Gubernur meminta Freeport melepas 9.3 persen sahamnya ke Pemerintah Provinsi Papua. Wacana ini muncul karena pada 2009 Freeport berencana melepas sebesar 10 persen sahamnya. Sampai sekarang masalah pembelian dan pelepasan saham Freeport ini masih simpang-siur. Sementara itu, di masyarakat menggelembung wacana meminta penutupan operasi Freeport.

Tuntutan pembelian saham ini wajar. Sebab, pemda Papua dan Mimika tidak memiliki saham Freeport sama sekali. Akibatnya, tidak ada nilai lebih yang signifikan dari keberhasilan dan keuntungan Freeport yang jatuh ke Papua. Apalagi, beberapa tahun ke depan, Papua akan mengalami kemerosotan fiskal luar biasa. Itu terjadi ketika pemerintah mulai menghentikan Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari DAU nasional yang pada 2011 ini bernilai Rp 4,5 triliun dan diperkirakan pada 2012 menjadi Rp 5,4 triliun. Artinya, ketika Dana Otsus itu berakhir pada 2025, hasil dari saham di Freeport inilah yang akan menggantikannya supaya tidak terjadi kebangkrutan fiskal di Papua.

Berdasarkan Kontrak Karya II pada 1991, Freeport menguasai area seluas 2,6 juta ha yang menjalar dari pantai Amamapare sampai ke puncak Grasberg. Luasnya area operasi Freeport itu menimbulkan berbagai masalah sengketa agraria dan pelanggaran hak asasi manusia. Luka dari pelanggaran hak asasi itu sampai sekarang juga belum ada proses penyembuhannya. Sementara itu, rekognisi atas tanah ulayat juga masih setengah-setengah. Akibatnya, situasi seperti ini mudah pecah menjadi konflik terbuka.

Pemogokan buruh Freeport kali ini harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk menyelesaikan aspek-aspek strategis, terutama masalah tanah ulayat yang sangat menjadi perhatian orang-orang asli Papua. Jika masalah tanah ulayat itu beres, Freeport juga akan nyaman.

Artinya, ketika pemerintah memperhatikan kenaikan upah buruh Freeport, ada kewajiban dari pemerintah untuk mendorong kemampuan ekonomi penduduk Papua secara umum agar menjadi lebih baik. Divestasi saham dan pengakuan hak ulayat oleh Freeport harus pula menjadi perhatian pemerintah. Isi dari kotak Pandora Freeport itu harus bisa dikendalikan agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah sekarang dan di masa depan.

::Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tapi kok penduduknya banyak yang masih miskin, dimana peran pemerintah untuk mensejahterakan penduduknya.??? Sumber daya alam yang kita miliki justru malah dieksploitasi oleh negara lain, apakah kita tidak sanggup untuk memanfaatkanya sendiri, dari sekian banyak gunung emas yang ada di Papua sekarang telah di angkut ke negara perompak ‘Amerika’ , kita yang mempunyai tapi malah orang lain yang menikmati. Apakah kita hanya diam saja menyaksikan bukit emas yang kita miliki dipindahkan ke negara lain?; orang-orang yang ada diskitar tempat tambang emas tersebut tidak sejahtera!!. kita hanya diberi sepihan-serpihan dari hasil penambangan tersebut. k ita adalah bangsa yang besar ,tapi mengapa harus patuh dan taat pada negara lain, kita pasti bisa sejahtera tanpa danya belaskasihan dari negara perampok tersebut!!!

sumber: Tempo

Posted on 26 Desember 2011, in Berita. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: