Jaman korupsi para pegawai pajak, kalo tidak korupsi ketinggalan


hari gini gak bayar pajak,?? apa kata dunia??—– hari gini gak korupsi pajak ??, apa kata teman-teman saya??

 

Hari gini gak mbayar pajak?? apa kata DUNia??
Hari gini gak korupsi pajak??apa kata teman-taman SAYa??

LAGI-LAGI sebuah berita buruk muncul dari kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kejaksaan Agung mencegah seorang aparat pajak Dhana Widyamika atas dugaan melakukan korupsi. Dugaan muncul menyusul simpanan yang dimiliki Dhana yang dinilai di luar batas kewajaran.

Pegawai muda Ditjen Pajak ini memiliki simpanan pada 18 bank sekitar Rp 60 miliar. Jumlah simpanan ini hampir mustahil dimiliki apabila hanya dihitung berdasarkan gaji yang diterima sebagai seorang pegawai negeri sipil.

Dhana sendiri sejauh ini menyangkal memanfaatkan jabatannya sebagai aparat pajak untuk mendapatkan kekayaan. Ia mengaku memiliki bisnis dan hasil dari usaha itulah ia kemudian dapat mengumpulkan harta kekayaan hingga seperti sekarang ini.

Tentunya Dhana memiliki hak untuk menyangkal dan ia tentunya harus mampu membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil korupsi. Dalam Undang-Undang Pencucian Uang, seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran diwajibkan untuk menyampaikan pembuktian terbalik.

Sejauh ini Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) memang mencium banyaknya transaksi keuangan yang janggal. Sekitar 20.000 transaksi mencurigakan telah disampaikan PPATK kepada aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Termasuk kejanggalan transaksi keuangan yang tercium oleh PPATK adalah luar biasanya kekayaan yang dimiliki PNS muda. PPATK melihat banyak PNS muda yang memiliki rekening dengan nilai yang menakjubkan dan mampu membeli asuransi untuk keluarganya hingga miliaran rupiah.

Salah satu hasil pengembangan temuan PPATK inilah yang membawa Kejaksaan Agung mencegah Dhana untuk bepergian keluar negeri. Kejaksaan Agung bahkan sudah memblokir serta menyita harta yang dimiliki Dhana baik dalam bentuk uang, emas, maupun kendaraan.

Terungkapnya kasus korupsi baru di Ditjen Pajak menuntut adanya tindakan koreksi ke dalam. Dari dua kasus yang sudah terungkap baik itu kasus Gayus Tambunan maupun sekarang Dhana, masyarakat melihat korupsi yang terjadi sangatlah luar biasa nilainya.

Sejak awal kita mengingatkan bahwa kasus Gayus hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Hampir mustahil korupsi yang ia lakukan hanya dikerjakan seorang diri. Apalagi melihat jabatan Gayus yang masih Golongan IIIA di mana wewenangnya masih sangat terbatas.

Aparat golongan bawah berani melakukan tindakan seperti itu salah satunya pasti karena mereka melihat atasannya melakukan hal yang sama. Bahkan bukan mustahil mereka dijadikan alat untuk kepentingan atasannya. Persengkongkolan seperti itulah yang membuat pengawasan tidak bisa berjalan optimal.

Saat pertama kali kasus Gayus terungkap, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika itu sangat terpukul. Reformasi birokrasi yang dimulai dari kementeriannya ternyata tidak mampu mengubah sikap dan perilaku aparat di bawahnya. Pengawasan yang dilakukan atasannya ternyata tidak cukup kuat untuk bisa mencegah terjadinya tindak korupsi di Ditjen Pajak.

Ternyata sekarang bukan hanya satu Gayus yang ada di Ditjen Pajak. Dengan munculnya kasus Dhana seharusnya Ditjen Pajak berani untuk melakukan koreksi yang lebih radikal. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani bisa meminta laporan PPATK untuk dijadikan pegangan dalam melakukan perbaikan ke dalam.

Korupsi di Ditjen Pajak pantas untuk menjadi perhatian karena ini berkaitan dengan kepatuhan pajak. Bagaimana kita akan bisa meminta masyarakat untuk membayar pajak dengan benar, apabila mereka merasa pembayaran pajak tidak dipakai untuk mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh rakyat.

Padahal kita bersepakat untuk tidak tergantung lagi kepada negara lain. Kalau kita ingin mengurangi utang negara, maka kita harus mampu membiayai sendiri pembangunan yang akan kita laksanakan. Andalan utama bagi kita untuk bisa membiayai sendiri pembangunan yang akan dilakukan adalah melalui pengumpulan pajak.

Setiap tahun begitu besar target yang ingin kita capai melalui pembayaran pajak masyarakat. Setidaknya Rp 1.000 triliun dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1.400 triliun berasal dari perolehan pajak. Kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik pajak yang kita kumpulkan, maka  jauhlah harapan kita untuk bisa membiayai sendiri pembangunan negara ini.

Kita percaya bahwa masih banyak PNS yang bekerja dengan penuh dedikasi dan kejujuran. Oleh karena itu kita tidak perlu takut untuk menghukum mereka yang telah menyalahgunakan wewenangnya. Pembiaran terhadap mereka yang hanya memikirkan diri sendiri, akhirnya bukan hanya merusak moralitas PNS yang lain, tetapi bisa menghancurkan negara ini.[metrotv]

About irwantav

seperti yang anda lihat !!!

Posted on 26 Februari 2012, in Artikel and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: